Gus Dur, Imlek dan Politik Kebangsaan

Pada 3 Desember 1999, Gus Dur yang menjabat Presiden Rupublik Indonesia (RI) menggelar kunjungan luar negeri ke Tiongkok dan melawat Beijing University. Di kampus itu Gus Dur mengungkapkan leluhurnya adalah Hokkian, orang keturunan Fujian. Gus Dur menjelaskan dirinya pun masih keturunan Tan Kim Han atau Syekh Abdul Qadir as-Shini, salah satu rombongan ekspedisi Laksamana Cheng-Ho dan seorang ulama yang berasal dari Quanzhou.

Asal muasal keturunan Tionghoa Gus Dur berasal dari selir Raja Majapahit, Putri Campa. Dari rahim Putri Campa lahir dua orang putra, yaitu Tan Eng Hwan dan Tan A Hok. Nama Tan Eng Hwan yang lebih dikenal Raden Patah, Raja Kerajaan Demak, merupakan leluhur Gus Dur dari nasab kakeknya Hadrautusyekh K.H Hasyim Asy’ariy.

Menurut penuturan Gus Yahya Cholil Tsaquf (Munawwir Aziz), Gus Dur memang getol menelusuri dan merawat silsisah leluhurnya di berbagai bangsa, tidak hanya Tionghoa, tapi juga Arab. Dengan cara mengetahui silsilahnya tersebut, menurut Gus Yahya, Gus Dur menggunakannya untuk memperlancar diplomasi lintas negara. Strategi diplomasi tersebut Gus Dur gunakan saat membangun poros Indonesia-Tiongkok-India.
Berangkat dari kunjungan ke Tiongkok.

Suatu ketika Gus Dur diajak berbicara serius berkaitan nasib dan masa depan orang Tionghoa di Indonesia oleh Budi Tanuwibowo, mantan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN). Pembicaraan antar keduanya menyangkut intoleransi dan peraturan diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa di antaranya Instruksi Presiden 14/1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

Dalam Inpres 14/1967 dijelaskan: tata cara ibadah Cina yang memiliki affinitas culturil yang berpusat pada leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan di lingkungan keluarga. Kendati tidak secara eksplisit melarang, tetapi maknanya membatasi yang sama halnya melarang.

Tak perlu bertele-tele, Gus Dur langsung mengatakan “gampang” dan segera mencabut Inpres tersebut. Maka, keluarlah Keputusan Presiden 6/2000. Sejak saat itu warga keturunan Tionghoa bebas mengekspresikan kepercayaannya dan kebudayaannya yang selama Orde Baru dibungkam, seperti larangan merayakan Imlek secara terbuka, hingga penerbitan tulisan berhuruf aksara Cina. Maka, pada 17 Februari 2002, Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 dapat digelar secara terbuka.

Dari kebijakan tersebut Gus Dur menginginkan supaya elemen bangsa dapat bersatu tanpa ada kecurigaan. Merangkul semua golongan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Walau kebijakan tersebut tidak populis dan disenangi semua golongan. Tetapi, kebhinnekaan, keberagaman, dan perbedaan merupakan fakta bangsa Indonesia. Ada 1.340 suku bangsa dan 742 bahasa di Indonesia yang harus dihormati, bahkan dikenal dan dipelajari.

Gus Dur lebih mengedepankan politik kebangsaan dari pada politik identitas. Hal itu bisa kita ketahui dari alasan Gus Dur bertemu dengan Suharto – sesuatu yang tidak populer dan membahayakan—yang baru saja mundur dari jabatan Presiden RI, katanya, “Saya tidak peduli mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan” (Dr. Ngatawi Al Zastrouw).

Oleh karena jasa Gus Dur besar sekali bagi orang Tionghoa. Pada 10 Maret 2004, Gus Dur dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia di klenteng Tay Kek Sie, Kota Semarang (berdekatan dengan tempat tinggal penulis). Saat hadir dalam penobatan tersebut, Gus Dur tidak mengenakan batik atau jas layaknya petinggi, bahkan baju koko seperti kiai pada umumnya, tetapi ia mengenakan baju cheongsam berwarna merah cerah. Menunjukkan kedekatannya dengan orang Tionghoa. Tanpa ada jarak.

Much. Taufiqillah Al Mufti, Aktivis Jaringan Gusdurian Surabaya